Wartainsight.com-Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengungkapkan bahwa pegawai negeri sipil (PNS) belum pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) karena masih menunggu arahan dari Presiden Joko Widodo.
Menurutnya, ekosistem di IKN belum sepenuhnya siap, termasuk sistem digital dan hunian. Anas menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan 500 hingga 1.000 unit apartemen untuk PNS, tetapi pemindahan akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan hunian yang ditetapkan oleh Otorita IKN.
“Kepindahan ASN tidak bisa terburu-buru hingga infrastrukturnya memadai,” jelasnya.
Sementara itu, pengamat kebijakan publik Riko Noviantoro menilai usulan Ketua Umum Gerakan Marhaenis, Izedrik Emir Moeis, untuk mengganti nama IKN menjadi Soekarnopura kurang tepat.
Menurut Riko, pemilihan nama Nusantara telah melalui kajian akademis dan uji publik, serta mencerminkan berbagai tinjauan historis dan filosofis. Ia menekankan bahwa nama Nusantara adalah simbol dari pembangunan kawasan baru yang seimbang.