Wartainsight.com-Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, menanggapi permintaan maaf yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) jelang akhir masa jabatannya pada Oktober 2024. Menurut Deddy, pernyataan maaf tersebut dianggapnya sebagai sandiwara untuk meraih simpati publik.
Deddy menyatakan, “Jika melihat kebiasaan dan rekam jejak Presiden Jokowi, seringkali ada ketidaksesuaian antara ucapan dan tindakan beliau.” Ia juga menambahkan, “Saya tidak yakin apakah kali ini beliau benar-benar tulus atau hanya berusaha mencari simpati.”
Deddy menekankan bahwa jika Presiden Jokowi benar-benar ingin menunjukkan penyesalan, langkah konkret yang harus diambil adalah mencabut semua aturan yang memberatkan rakyat.
Ia mendorong Jokowi untuk memanfaatkan sisa masa jabatannya untuk memperbaiki kerusakan pada lembaga-lembaga demokrasi, penegakan hukum, hak asasi manusia (HAM), lingkungan hidup, serta distribusi keadilan dan kesejahteraan.
“Jangan hanya bicara tanpa tindakan. Batalkan usulan-usulan yang berpotensi merusak tatanan, seperti penghidupan kembali Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan pasal-pasal dalam revisi UU TNI-POLRI,” tegas Deddy.
Ia juga menambahkan, “Jika tindakan tersebut dilakukan, barulah kita bisa percaya bahwa permintaan maaf Jokowi adalah tulus. Sungguh, lima tahun di bawah rezim Jokowi telah merusak hukum dan demokrasi lebih parah daripada 32 tahun kekuasaan Orde Baru.”
Permintaan maaf Presiden Jokowi sebelumnya disampaikan pada acara Zikir dan Doa Kebangsaan dalam rangka 79 Tahun Indonesia Merdeka di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (1/8) malam.
Jokowi menyampaikan permohonan maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama masa kepemimpinannya, baik sebagai Presiden maupun Wakil Presiden Republik Indonesia.
“Di hari pertama bulan kemerdekaan, Agustus, dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Profesor Kiai Haji Ma’ruf Amin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan khilaf selama ini,” ujar Jokowi.